Jumat, 28 Agustus 2009

ARTIKEL 2

KAJIAN KRITIS DAN ANALITIS TERHADAP DIMENSI

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF

ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA MODERN

 

OLEH:

 

DR. LILIK MULYADI, S.H., M.H.[1]

 

 

  1. TERMINOLOGI DAN DIMENSI TENTANG KRIMINOLOGI

       Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topiward dari kata crimen (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai :

“.... the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...”[2]

        Melalui optik tersebut maka kriminilogi berorientasi pada[3] :

       Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn McShane[4] teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

Pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories). Pada asasnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam macrotheories ini adalah teori Anomie dan teori Konflik. Kedua, teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiology criminal). Konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah Social Control Theory dan Social Learning theory. Ketiga, Beidging Theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah Subculture Theory dan Differential Opportunity Theory.

Selain klasifikasi di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane[5] juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu:

 

  1. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

 

  1. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut Strain Theories karena, “Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior”. Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori Proses, membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

 

  1. Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/ persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan John Hagan[6] mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi :

  • Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada asasnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
  • Teori-teori Kultur, Status dan Opportunity seperti teori Status Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup.
  • Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritisi utama (dramatis personal) yang mencetuskannya. Selain itu, pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi dan bersifat artifisial.

 

B. DIMENSI TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA MODERN

       1. TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION/ASOSIASI DIFERENSIAL

Pada hakikatnya, teori Differential Association lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (social heritage) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (Chicago School) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “product of situation, opportunity and of comes values” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya Principles of Criminology mengemukakan teori Differential Association. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran Symbolic Interactionism dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta Culture Conflict dari Thorsten Sellin.

Konkritnya, teori Differential Association berlandaskan kepada : “Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory[7] Teori Differential Association terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku Principle of  Criminology edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :[8]

  • First any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute. (Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan).
  • Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual. (Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
  • Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime. (Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan Differential Association sebagai “the contens of the patterns presented in association”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :[9]

  1. Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited. (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan).
  2. Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This commu­nication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”. (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh).
  3. The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour. (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan).
  4. When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes. (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
  5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded  by persons who inveriably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes. (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).
  6. A person becomes delinquent because of an excess of defini­tion favorable to violation of law over definitions unfavor­able to violation of law. (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
  7. Differention Association may vary in frequency, duration, priority and intensity. (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).
  8. The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns incloves all of the mechanism that are involved in any other learning. (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazimterjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
  9. While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values. (Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Edwin H. Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan White-Collar agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensial maupun kejahatan White-Collar.[10] Terlepas dari aspek tersebut, apabila dikaji dari dimensi sekarang, temyata teori Differential Association mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Adapun kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek-aspek :

  1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial ;
  2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat ; dan
  3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

       Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek :

  1. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/penjara atau krimilog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
  2. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
  3. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
  4. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

 

    1. TEORI ANOMIE

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (social heritage) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah Anomie diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness). Kemudian dalam buku The Division of Labor in Society (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “deregulation” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.[11]

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

  • Manusia adalah mahluk sosial (man is social animal).
  • Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial (human being is a social animal).
  • Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions).

Kemudian, istilah anomie dikemukakan Emile Durkheim dalam bukunya Suicide (1897) yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua keadaan sosial berupa social integration dan social regulation.

Lebih lanjut, skema hipotesis Durkheim terlihat sebagai berikut :

 

 

Social Conditions

High

Low

Social integration

Altruism

Egoism

Social regulation

Fatalism

Anomie

 

Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu :

  1. deregulasi kebutuhan atau anomi ;
  2. regulasi yang keterlaluan atau fatalism ;
  3. kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Hipotesis keempat dari suicide menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya altruistic mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori stress.[12] Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi intelectual heritage Pitirin A. Sorokin (1928) dalam bukunya Contemporary Sociological Theories dan Talcot Parsons (1937) dalam buku The Structure of Social Action. Menurut Robert K. Merton, konsep anomie diredefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori anomie Robert K. Merton berorientasi pada kelas (“Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class”).[13]

Teori anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (sociatae goals) dan sarana-sarana yang tersedia (acceptable means) untuk mencapai tujuan tersebut.[14] Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (illegitime means).  Aspek ini dikarenakan, menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.[15] Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (lower class) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (uper class).[16] Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (goals) dan cara yang melembaga (means), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation.[17]

 

Tabel  Model of Adaptation

Adjustment/adaptation

forms

Cultural goals

Institutionalized

means

1.

Conformity

+

+

2.

Innovation

+

-

3.

Ritualism

-

+

4.

Retreatism

-

-

5.

Rebelion

+/-

+/-

             Keterangan :

              +    acceptances (penerimaan)

-     elliminaation (penolakan)

+/-  rejection and subtitution of new goals and means

  (penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru)

 

Kelima bentuk penyesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Conformity (konformitas) adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
  2. Innovation (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
  3. Ritualism (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
  4. Retreatism (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.
  5. Rebellion (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Dari skema penyesuaian diri Robert K. Merton di atas maka inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Robert K. Merton (Problems of acces to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory). Sebagai sebuah teori, maka Anomie merupakan golongan teori abstrak/macrotheoriess dalam klasifikasi teori positif Frank P. William dan Marilyn McShane, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). Teori anomie Robert K. Merton diperbaiki Cloward & Ohlin (1959) dengan mengetengahkan teori differential opportunity. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “legitimate dan illegitimate”. Sedangkan Robert K. Merton hanya mengakui cara yang pertama.[18]

 

    1. TEORI SUB-CULTURE

Pada dasarnya, teori sub-culture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori sub-culture sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (intelectual heritage) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (lower class).

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan teroganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (single controlling group) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.

Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yaitu:

 

  • TEORI DELINQUENT SUB-CULTURE

Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya delinquent boys (1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimuali dengan menggabungkan perspektif teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay, teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland dan teori Anomie Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Albert K. Cohen disebut sebagai “Status Frustration”. Akibatnya, timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan gang-gang dan berperilaku menyimpang yang bersifat “nonutilitarian, malicious and negativistic (tidak berfaedah, dengki dan jahat)”.[19] Konsekuensi logis dari konteks diatas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.[20] Akhirnya, Albert K. Cohen bersama James Short melakukan klasifikasi sub-sub budaya delinkuen, menjadi :

  1. A parent male sub-culture the negativistic sub culture originally identified to delinquent boys ;
  2. The conflict-oriented sub-culture the culture of a large gang that engages in collective violence ;
  3. The drug addict sub-culture groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics ;
  4. Semi profesional theft-youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain ; and
  5. Middle-class sub-culture-delinquent group that rise, because of the pressures of living in middle-class environments.

 

  • TEORI DIFFERENTIAL OPPORTUNITY

Teori perbedaan kesempatan (differential opportunity) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (gang) di Amerika dengan perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (the illegitimate opportunity structure).[21] Pada dasarnya, teori Differential Opportunity berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe gang kenakalan Sub-culture, yaitu :

  1. Criminal Sub-culture, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal sub-culture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
  2. Retreatist Sub-culture, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya).
  3. Conflict Sub-culture, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Gang sub-culture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perlikau menyimpang lainnya.

 

    1. TEORI CULTURE CONFLICT

Teori Culture Conflict atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif social heritage, intellectual heritage, teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori culture conflict.

Berangkat dari polarisasi pemikiran di atas lebih lanjut dikaji mengenai :

  • Social Heritage/kondisi sosial

Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian dilakukan tentang konflik budaya dan kenakalan. Asumsinya bahwa keberadaan conduct norm yang legal maupun tidak, berada dalam konflik satu sama lainnya. Konflik budaya yang menyertai conduct norm merupakan akibat migrasi (perpindahan conduct norm dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya). Menurut aliran Chicago, urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan masyarakat yang memiliki variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah masing-masing keluarga, kelompok persahabatan dan kelompok sosial yang menjadi lebih individual, sehingga timbul konflik. Perilaku menyimpang umumnya terjadi tatkala seseorang berperilaku menurut tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan.[22]

 

  • Intellectual Heritage

Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual (Intellectual Heritage) dari beberapa kaum intelektual, yaitu :

  1. Frank Speek menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi akibat dari pertumbuhan peradaban.
  2. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa culture conflict merupakan dasar terjadinya kejahatan.
  3. Taft menyatakan, “crime is product of culture”.
  4. Louis With menyatakan bahwa culture conflict merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan.
  5. Clifford Shaw menunjukkan bahwa daerah perkotaan ditandai adanya kemiskinan yang amat sangat, perumahan kumuh yang tidak layak huni, pengaruh tetangga yang kurang menguntungkan, adanya kelompok gang anak-anak nakal, menjadi pemicu terjadinya konflik perilaku.

 

  • Teori Culture Conflict

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya Culture Conflict and Crime (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabiat norma.[23]

 

  • Asumsi Dasar Teori Culture Conflict

Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental.

Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbe­daan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu :

 

  • Bertemunya dua budaya besar.

Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis dan budaya minum minuman kerasnya yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut.

 

  • Budaya besar menguasai budaya kecil.

Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, atau bergolaknya daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet.

 

  • Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta, karena pindah ke AS maka orang-orang Sicilia tunduk pada hukum AS.

Berdasar asumsi di atas ternyata Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain.  Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.

 

    1. TEORI LABELING

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu :

  • Teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat ;
  • Teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku Crime and the Community dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (The Outsider, 1963), Kai T. Erikson (Notes on the Sociology of Deviance, 1964), Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem and Social Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavioer, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

  • Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
  • Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemert, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :

  1. Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam ;
  2. Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ; dan
  3. Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

F.M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada asasnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.

Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-aspek :

  • Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
  • Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa.
  • Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa ;
  • Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
  • Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

 

    1. TEORI KONFLIK
    • Social Heritage

Pada dasarnya dekade tahun 1965-1975 merupakan masa kekacauan yang melanda masyarakat Amerika. Setelah berakhirnya periode optimisme (akhir 1950 sampai awal 1960-an), banyak orang di AS kecewa pada masyarakat mereka. Adanya kesuksesan gerakan hak-hak sipil berhasil memberi inspirasi, seperti kelompok wanita dan homoseksual yang mencari ciri-ciri mereka sendiri dan persamaan dalam kesempatan-kesempatan sosial. Kemudian, sejumlah demonstrasi muncul dalam rangka menentang perang Vietnam pada tahun 1965-1968.

Semua peristiwa ini merupakan bagian suasana dari kalangan orang muda yang menanyakan nilai-nilai kelas menengah Amerika, model kehidupan orang tua mereka yang konvensional. Akhirnya, skandal politik watergate memecahkan bayangan keraguan sinisme mengenai moralitas dan integritas semua aspek dari pemerintah Amerika.

 

    • Intelectual Heritage

          Pada hakikatnya, teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel dan Weber untuk memperoleh arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney (1965) dan Austin T. Turk (1964) diarahkan pada reaksi masyarakat (societal reaction). Menurut Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang menggabungkan Marxis dan pendekatan psychoanalytic. Selanjutnya, pendorong penting terhadap bentuk konservatif teori konflik adalah Lewis Coser (1956) dan Ralf Dahrendorf (1958, 1959). Gagasan-gagasan mereka inilah yang memperluas sudut pandang di tahun 60-an. Sementara itu, meningkatnya radikalisme kaum akademis, secara umum menghidupkan lagi kepentingan teori Marx dan beberapa teoritisi mulai memakai teori Marxist terhadap kejahatan dan struktur legal. Dalam teori konflik, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.

 

 

 

    • Asumsi Dasar

      Hakikatnya, asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut :

  • konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masya­rakat ;
  • pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami peru­bahan. Sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi ;
  • kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis ;
  • dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Berangkat dari asumsi dasar di atas, perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

  • masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda ;
  • terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk ;
  • konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik ;
  • hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik ;
  • kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.

Berangkat dari asumsi dasar dan prinsip-prinsip tersebut di maka bentuk teori konflik dapat dibagi menjadi dua bagian, konflik konservatif dan konflik radikal.

 

  1. Perspektif Konflik Konservatif

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki powerful members pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari penegak hukum. Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan teori konflik untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. Teori konflik konservatif juga mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada di luar kelompok pemegang kekuasaan.

Dua tokoh teori konflik yang mengilustrasikan karakteristik bentuk konflik adalah George B. Vold dan Austin T. Vold. Keduanya melahirkan suatu teori dengan menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok alamiah dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba terhadap kelompok alamiah lain. Austin T. Vold menilai, di antara kelompok tersebut akan terjadi konflik kepentingan dan berkompetisi. Austin T. Vold berbicara mengenai adanya konflik dalam hukum pidana, sebagai berikut : “...the whole process of law making, law breaking, and law enforcement directly refleas deep-seated and fundamental conflics between group interest and the more general struggles among group for control of the police of the state”. Akhirnya Austin T. Vold berpendapat bahwa sejak kelompok minoritas tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses legislatif, tingkah laku mereka akan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. George B. George menganalisis mengenai konflik, kekuasaan dan kejahatan. Dalam analisisnya, ia menyimpulkan dari beberapa premis dasar teori konflik, bahwa kejahatan merupakan produk kekuasaan politik dalam masyarakat yang heterogen. Menurut Austin T. Vold, persaingan kelompok-kelompok berkepentingan mempengaruhi pembuat peraturan untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini bisa disebut sebagai refleksi konflik kelas terhadap proses politik tentang law making, law breaking and law enforcement.[24] Perilaku kejahatan menjelaskan dalam hubungan ideologi konflik dimana konflik timbul, berakibat, sebagai akses dari kelompok minoritas dengan sedikit atau tanpa kekuasaan yang mempengaruhi perubahan dalam hukum.

Tokoh teori konflik lainnya, Austin T. Turk mengatakan bahwa ketertiban masyarakat merupakan hasil dari kekuasaan kelompok tertentu untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Kontrol ini adalah pemaksaan dari penempatan nilai-nilai ke dalam hukum dan kemudian adanya kekuasaan untuk menegakkan hukum. Austin T. Turk memulai konflik dengan artikel yang disebutnya sebagai “the study of criminality as opposed to criminal behavior” (1964). Austin T. Turk menjelaskan bahwa kejahatan hanya dapat ditemukan hukum pidana/kriminal. la mencoba untuk mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum pidana. Seseorang dapat dinyatakan sebagai penjahat dalam hubungan antara penguasa dan subyek. Austin T. Turk kemudian menyatakan bahwa kejahatan merupakan status yang diperoleh penentang norma, yang diterima sebagai norma sosial. Konsep hubungan penguasa dengan subyek merupakan suatu hubungan yang penting. Austin T. Turk melihat bahwa penguasa harus menghadapi fakta dalam kehidupan, yang biasanya memerlukan alat untuk menjalankan kekuasaannya.

Lebih lanjut, Austin T. Turk mengemukakan dua cara yang dipergunakan untuk mengontrol masyarakat. Pertama, penguasa menggunakan paksaan atau kekuatan fisik. Penguasa lebih banyak menggunakan paksaan agar hukum ditaati. Hal ini diperlukan karena mereka merasa kesulitan untuk mengontrol masyarakat. Bentuk kontrol yang kedua, lebih bersifat halus. Menurut mereka, hukum merupakan sesuatu yang penting. Karena itu terdapat dua tipe hukum, yaitu :

  1. Aturan dari para petugas tentang bentuk perilaku jahat beserta pidana yang dikenakan.
  2. Menetapkan aturan-aturan untuk memproses orang-orang melalui penilaian sistem hukum. Digunakannya proses hukum ini memperlihatkan para penguasa menggunakan kontrol secant halus.

 

 

  1. Perspektif Konflik Radikal

Teori konflik radikal memposisikan diri dari anarki politik menyambung Marxisme dan materialisme ekonomis menuju perbedaan nilai. Sangat sulit untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan. Para tokoh teori ini adalah Camblis, Quinney, Gordon Bohm dan K. Mark. Semua versi dari tokoh-tokoh di atas menyesuaikan uraiannya terhadap pendapat K. Marx. Ketika K. Marx sangat sedikit menyinggung masalah kejahatan dan penjahat, beberapa tokoh radikal kriminologi menyesuaikan contoh-contoh umum masyarakat untuk menjelaskan mengenai kejahatan. K. Marx melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Ketidaksamaan ini tercipta karena konflik kepentingan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam masyarakat industri, konflik akan timbul di antara para pekerja dan kaum pemilik modal. Para pekerja, yang meru­pakan kaum buruh, akan mengembangkan prinsip perebutan (struggle) dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam masyarakat merupakan hal yang sangat menarik perhatian. Menurut teori konflik K. Marx, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.

Konflik merupakan :

  • fenomena yang alami/wajar ;
  • selalu terdapat dalam masyarakat ;
  • berdasarkan atas persepsi dan makna.

Konflik dalam masyarakat ditentukan oleh kelompok-kelompok, didasarkan atas kepentingan mereka dan persepsi terhadap konflik dan biasanya konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum. Menurut kaum radikal, terdapat dua hal yang menyebabkan kelompok, yakni perebutan kepentingan dan persepsi terhadap konflik. Biasanya, konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum. Pertama, mereka menganggap bahwa kelompoknya merupakan alat dari kaum rulling class. Pengertian kejahatan dalam hukum merupakan refleksi pada konsep kapitalisme. Sedangkan prilaku rulling class secara umum tidak ditempatkan di bawah hukum pidana. Kedua, kaum radikal melihat semua kejahatan sebagai hasil perebutan kelompok yang merupakan pencerminan dari individualisme dan kompetisi. Pada akhir pembahasan mengenai konflik radikal, Richard Quinny (1977) dan Steven Spitze (1975) membahas berlebihnya jumlah buruh sebagai suatu permasalahan dalam masyarakat kapitalis. Berlebihnya buruh akan menyebabkan gaji rendah, tetapi berlebihnya jumlah buruh yang sangat besar akan menimbulkan permasalahan.

Selanjutnya, Steven Spitzer mengemukakan lima tipe akibat berlebihnya jumlah buruh yang dikatakan sebagai population problem, yaitu :

  1. orang miskin akan mencuri dari orang kaya ;
  2. mereka akan menolak untuk bekerja ;
  3. mereka tetap menggunakan obat bius ;
  4. mereka menolak untuk sekolah atau tidak percaya terhadap yang diperoleh dari kehidupan keluarga ;
  5. mereka akan mengusulkan suatu masyarakat yang nonkapitalis."[25]

Beberapa tokoh juga mengemukakan pendapat lain tentang teori konflik. Joseph R. Gusfield's menjelaskan mengenai “Tem­perance movement.” Menurut Gusfield's produksi, penjualan dan minuman keras masih didominasi kelompok yang berkepentingan tetapi bukan masalah moralitas. Joseph R. Gusfield's memperhatikan amandemen ke-18 dimana, “... undang-undang larangan perdagangan minuman keras merupakan simbol kemenangan dari kelas menengah pedesaan melawan kaum imigran.” Alexander Liazos menjelaskan mengenai peranan kekuasaan dalam menentukan defmisi kejahatan.

Teori labeling menfokuskan diri pada bentuk “dramatic” dari penyimpangan. Simecca dan Lee mengetengahkan tiga perspektif hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan serta tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah consencus, pluralist dan conflict atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif, liberal dan terakhir radikal. Sementara, ketiga paradigma dimaksud adalah positivis, interaksionis dan sosialis. Ketiga perspektif dan paradigma tadi berkaitan erat satu sama lain sehingga secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

 

PERSPEKTIF

KONSENSUS

PLURALIS

KONFLIK

 

(Conservative)

(Liberal)

(Radikal)

PARADIGMA

POSITIVIS

INTERAKSIONIS

SOSIALIS

 

Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif ini adalah :

  1. hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak ;
  2. hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar ras, agama dan suku bangsa ; dan
  3. mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.

Prinsip-prinsip yang dianut perspektif konsensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah hasil hubungan sebab-akibat yang erat individu bersangkutan dengan lingkungannya. Perspektif pluralis dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat majemuk dan kompleks. Jika model konsensus mengenai adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interest), maka perspektif pluralis justru mengakui adanya pelbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan dan nilai-nilai.

Hukum, menurut model pluraris, tumbuh dalam masyarakat bukan karena kesepakatan-kesepakatan melainkan justru karena tidak adanya kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat.

Prinsip yang dianut pluralis adalah :

  1. masyarakat terdiri dari pelbagai kelompok ;
  2. dalam kelompok-kelompok ini terjadi perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebut benar dan salah ;
  3. terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa ;
  4. sistem hukum memiliki sifat bebas-nilai ; dan
  5. sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat.

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuannya atas kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran pada penganut paradigma interaksionis.

 

 

7.  TEORI KONTROL

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “new criminology” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.[26]

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisi mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :

  1. A lack of proper internal controls developed during child­hood (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
  2. A breakdown of those internal controls (hilangnya kontrol internal).
  3. An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school) (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).[27]

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian “Commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Walter Reckless menyampaikan Contaiment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Walter Reckless, contaiment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (social pull) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul Family Relationsip and Delinquent Behavior (1958),[28] mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melaku­kan pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-abiding).

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

  1. harus ada kontrol internal maupun eksternal;
  2. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
  3. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang ade­quat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
  4. diharapkan remaja mentaati hukum (law abiding).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu :[29]

  1. direct control imposed from without by means of restriction and punishment (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum) ;
  2. internalized control exercised from within through cons­cience (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar) ;
  3. indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons, (kontrol tidak langunsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya) ; dan
  4. availability of alternative to goal and values (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat. Kemudian, David Matza dan Gresham Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan technique of netralization, yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kenakalan.

Teknik netralisasi ini dirinci David Matza dan Gresham Sykes, sebagai berikut :

  1. Teknik yang disebut denial of responsibility, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh (slum).
  2. Teknik denial of injury, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
  3. Teknik denial of the victim, menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
  4. Teknik yang disebut condemnation of the comdemners, menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.
  5. Teknik appeal to higher loyalties, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik netralisasi di atas menurut David Matza (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai bond to moral order, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan dimana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond.

Travis Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality. Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Travis Travis Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” Menurut Travis Hirschi,[30] terdapat empat elemen ikatan sosial (social bond) dalam setiap masyarakat. Pertama, Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.  Kedua, Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Ketiga, Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Keempat, Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Hubungan antara Attachment dan Commitment seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang delinkuen, salah satu “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya. Keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini lebih memungkinkan untuk berpindah-pindah ke kelas atas. Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada conformity (persesuaian) karena alasan-alasan instrumental kurang mungkin untuk terikat persesuaian berdasarkan alasan emosional yang lainnya. Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi dan apabila yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik attachment maupun commitment tidak akan dihubungkan dengan kejahatan. Pertautan paling jelas antara unsur/elemen commitment dan involvement nampak dalam komitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan sertaketerlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (asumsi) banyak teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan seperti itu secara sederhana dan acak disebarkan melalui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara Attachment dan Belief, bahwa terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterikatan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada. Teori kontrol mempunyai sejumlah kelemahan maupun kelebihan. Adapun kelemahannya berorientasi pada :

  1. teori ini berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa ;
  2. teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa ;
  3. ikatan sosial (social bond) dalam teori Hirschi seperti values, belief, norma dan attitudes tidak pernah secara jelas didefinisikan ;
  4. kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya social bond.

Sedangkan kekuatan kontrol sosial terletak pada aspek-aspek :

  1. teori ini dapat diuji secara empiris oleh banyak sarjana seperti Wiatrowski, Griswold dan Roberts ;
  2. teori kontrol sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang berarti.

 

 

Malang, 6 Nopember 2008


[1]              Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Hakim Niaga/Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang

[2]         Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, New York Lippincontt Company, New York, 1974, hlm. 3, dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 111-112

[3]               Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 317-318 dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum...., Ibid.., hlm. 110

[4]         Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological Theory, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs , 1988, hlm. 4.

[5]          Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 6.

[6]          John Hagan, Modern Criminology : Crime, Criminal Behavior and Its Control, McGraw Hill Book Com, Singapura, 1987, hlm. 148-228.

[7]          Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 49-50.

[8]          Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 51.

[9]          Edwin H. Sutherland, Criminology, Tenth Ed, J.B. Lippincot Company 1978, hlm. 80-82 vide pula: Stuart H. Trauband Craig B. Little, Theories of Deviance, Third Edition, USA, F.E.Peacock Publishers Inc., 1985, hlm 179-181, Frank E. Hagan, Introduction to Criminology Theories, Methodes, and Criminal Behavior, Nelson Hall, Chicago, 1989, hlm. 443-444, Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 52 dan Freda Adler dkk, Criminology : The Shorter Version, Second Edition, Mc Graw Hill Inc, USA, 1995, hlm. 124.

[10]           Rose Giallombardo, Juvenile delinquency, A. Book Readings, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., New York, 1972, hlm. 89 dan vide pula: I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995, hlm. 61.

[11]          Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 62 dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum...., Loc. Cit.

[12]              Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 25.

[13]           John Hagan, Modern Criminology : Crime...., Op. Cit., hlm. 197.

[14]           Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 62.

[15]              Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 63.

[16]            Made Darma Weda, Kriminologi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,    hlm. 32.

[17]           Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ...,  Loc. Cit.

[18]              Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta.....,  Op. Cit., hlm. 29 dan vide pula: Frank E. Hagan, Introduction to Criminology Theories …., Op. Cit., hlm. 432. dan: Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum....Loc. Cit.

[19]            Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 72.

[20]            Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 73.

[21]            Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 75.

[22]            Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 43.

[23]              Freda Adler dkk, Criminology : The Shorter ......., Op. Cit., hlm. 126.

[24]               Stuart H. Traub dan Craig B. Little, Theories of Deviance, F. E. Peacock Publisher to Inc., New York, hlm. 334.

[25]                       Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 102.

[26]                Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 109-110.

[27]                Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Ibid., hlm. 111.

[28]                Stuart H. Traub dan Craig B. Little, Theories of …,Op. Cit., hlm. 247-250.

[29]            Stuart H. Traub dan Craig B. Little, Theories of …, Ibid., hlm. 247.

[30]               Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological ..., Op. Cit., hlm. 113. Lihat Stuart H. Traub dan Craig B. Little, Theories of …, Op. Cit., hlm. 257 dan dapat pula dilihat, J. E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar